PALEMBANG, fober.id – Upaya memperkuat ketahanan energi nasional tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga membutuhkan kepastian hukum serta pengamanan aset negara. Atas dasar itu, SKK Migas memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) guna memastikan kegiatan operasional hulu migas berjalan aman, lancar, dan sesuai ketentuan hukum.
Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Mayjen TNI Dr. Andrey Satwika Yogaswara, bersama jajaran SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Zona 4, serta perwakilan Medco E&P South Sumatra Region ke Kantor Kejati Sumsel, Rabu (11/2/2026).
Rombongan diterima langsung Kepala Kejati Sumsel Dr. Ketut Sumendana, didampingi Asisten Intelijen Totok Bambang Sapto Dwijo, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Chairul Fauzi, serta Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Ateng Pujiyanti.
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas lembaga, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan industri hulu migas, mulai dari pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN), persoalan hukum, hingga dinamika sosial di wilayah operasi.
Sinergi ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya mewujudkan swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Kepastian Hukum Jadi Kunci Operasi Migas
Staf Ahli Sekretaris SKK Migas Mayjen TNI Andrey Satwika Yogaswara menegaskan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk PHR Zona 4 dan Medco E&P South Sumatra Region, memiliki tanggung jawab mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi.
Menurutnya, pencapaian target sektor energi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum.
Ia menilai hubungan koordinasi antara SKK Migas dan Kejaksaan menjadi elemen penting untuk memastikan kegiatan usaha hulu migas berlangsung sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum, serta didukung tata kelola yang baik.
“Kami membutuhkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memastikan semua berjalan sesuai arahan Presiden dan saling mendukung satu sama lain,” ungkap Andrey.
Ia juga menekankan bahwa dukungan antarlembaga diperlukan agar target pemerintah dalam meningkatkan produksi migas dan memperkuat ketahanan energi dapat berjalan optimal.
Aset Negara dan Tantangan Lapangan Jadi Perhatian
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, menjelaskan bahwa industri hulu migas memiliki kompleksitas tinggi, baik dari aspek operasional, risiko kegiatan, pengelolaan aset negara, maupun dinamika sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja.
Menurutnya, aset BMN hulu migas yang berkaitan dengan objek vital nasional strategis membutuhkan pengamanan dan pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik.
“Dari sisi risiko, pengelolaan atas aset negara BMN hulu migas yang merupakan Objek Vital Nasional Strategis hingga dinamika sosial yang sering kali dihadapi di lapangan menuntut kami untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada semua pihak. Dalam hal terkait hukum, kolaborasi dan kerja sama saling mendukung dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi sangat penting,” jelas Yunianto.
Ia menambahkan, kelancaran kegiatan operasional hulu migas memiliki dampak langsung terhadap pencapaian lifting minyak nasional.
Setiap peningkatan produksi minyak, menurutnya, berkontribusi terhadap penerimaan negara, sekaligus membantu menekan ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
“Setiap tetes minyak mentah yang masuk ke negara sangat berdampak signifikan terhadap lifting minyak nasional, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi impor minyak mentah, mengurangi impor BBM dan menyelamatkan devisa negara. Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya mengurangi impor,” tegasnya.
Karena itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat membantu mengantisipasi berbagai potensi hambatan di lapangan, sehingga kegiatan produksi dan operasional migas di wilayah Sumbagsel dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Kejati Sumsel Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum
Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel Dr. Ketut Sumendana menyambut positif penguatan koordinasi tersebut.
Ia menyampaikan komitmen jajaran Kejati Sumsel untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas melalui peran dan kewenangan kejaksaan, dengan tetap mengedepankan penegakan hukum secara profesional dan proporsional.
Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Pertemuan ini menjadi langkah penguatan komunikasi dan koordinasi antara SKK Migas, KKKS, dan aparat penegak hukum di Sumatera Selatan.
Dengan kolaborasi lintas lembaga, kegiatan hulu migas diharapkan dapat berjalan lebih aman dan efektif, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara dan pencapaian target ketahanan energi nasional. (**)
