PALEMBANG, Fober.id – Lambannya pengusutan kasus penganiayaan dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di depan Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi alarm serius bagi perlindungan kemerdekaan pers. Hampir satu bulan sejak peristiwa terjadi, penanganan perkara tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kondisi ini bukan sekadar menyangkut nasib dua jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Lebih jauh, mandeknya pengusutan kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan jurnalis dan melindungi kebebasan pers di Sumatera Selatan.

Dua jurnalis yang menjadi korban, Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, mengalami luka-luka setelah diduga dianiaya sejumlah oknum berpakaian hitam ketika menjalankan tugas jurnalistik pada Selasa (13/10/2026) sore. Keduanya bahkan harus mendapatkan perawatan medis di RS Bhayangkara Palembang.

Ironisnya, peristiwa kekerasan yang terjadi di depan markas kepolisian tersebut hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Padahal, insiden itu berlangsung saat jurnalis menjalankan tugas mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Situasi inilah yang kembali memantik perlawanan insan pers. Setelah menggelar Aksi Solidaritas Pers Jilid I pada 15 Oktober 2026, Koalisi Pers Sumsel kembali turun ke jalan melalui Aksi Simpatik Jilid II di depan Mapolda Sumsel, Rabu (11/11/2026) siang.

Aksi tersebut bukan sekadar mengulang tuntutan. Koalisi Pers Sumsel datang untuk menagih komitmen Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana yang sebelumnya menjanjikan investigasi menyeluruh, penindakan terhadap para pelaku, serta evaluasi atas rangkaian peristiwa bentrokan.

Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh direduksi menjadi persoalan kriminal biasa. Sebab, tindakan tersebut berpotensi mengancam kemerdekaan pers sekaligus merampas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.

Menurutnya, ketika jurnalis mengalami kekerasan saat menjalankan tugas, dampaknya tidak berhenti pada korban. Ada ancaman lebih besar berupa ketakutan, intimidasi, hingga potensi pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik.

“Pernyataan Kapolda merupakan komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” ujarnya.

Koalisi Pers Sumsel menilai, penanganan perkara ini harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa saja yang terlibat, bagaimana rangkaian kekerasan terjadi, serta apakah terdapat pihak lain yang berperan atau mengendalikan tindakan tersebut.

Karena itu, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua jurnalis, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menelusuri dugaan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Kedua, menagih janji Kapolda Sumsel untuk melakukan investigasi menyeluruh. Koalisi meminta perkembangan dan hasil investigasi disampaikan secara terbuka agar publik dapat mengawasi proses penegakan hukum.

Ketiga, mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan hukum. Kekerasan terhadap wartawan tidak boleh dinormalisasi sebagai risiko pekerjaan.

Keempat, memberikan tenggat waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak ada kemajuan yang berarti, Koalisi Pers Sumsel mengancam membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan mendatangi Mabes Polri melalui Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, serta Ombudsman Republik Indonesia.

JANGAN BIARKAN KEKERASAN MENJADI ALAT MEMBUNGKAM PERS

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, RM Resha A Usman, menegaskan bahwa Aksi Simpatik Jilid II merupakan pesan bahwa insan pers Sumsel tidak akan berhenti mengawal kasus tersebut sampai ada kepastian hukum.

AJI Palembang, yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumsel, menilai pengusutan kasus ini memiliki arti lebih luas daripada sekadar memperjuangkan keadilan bagi dua korban. Persoalan tersebut menyangkut jaminan keamanan bagi seluruh jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sebab, publik hanya dapat memperoleh informasi yang faktual apabila jurnalis diberikan ruang dan perlindungan untuk bekerja tanpa ancaman kekerasan maupun intimidasi.

Resha menyoroti belum adanya perkembangan signifikan dalam penanganan perkara selama hampir satu bulan. Menurutnya, sejauh ini baru tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan pelaku lain masih perlu didalami.

Padahal, kata dia, rekaman video pengeroyokan telah beredar dan menjadi salah satu bukti yang perlu ditelusuri penyidik untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

“Nyaris satu bulan ini, kasus pengeroyokan terhadap jurnalis dinilai jalan di tempat. Tiga tersangka tanpa ada penambahan, padahal video bukti pengeroyokan sudah banyak beredar. Dugaan kami, pelaku lebih dari tiga orang. Kami meminta kasus ini diusut tuntas, karena ini bukan hanya sekadar pengeroyokan, tetapi juga menyangkut perlindungan profesi jurnalis yang dijamin undang-undang,” ungkapnya.

Bagi Koalisi Pers Sumsel, persoalan ini tidak boleh berakhir dengan sekadar pernyataan keprihatinan atau janji penuntasan. Harus ada transparansi, keberanian mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu.

Koalisi menegaskan, kemitraan pers dan kepolisian tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi sikap kritis media. Justru, kemitraan yang sehat harus dibangun melalui penghormatan terhadap kebebasan pers, transparansi, dan penegakan hukum.

Sebab, ketika jurnalis dapat dianiaya saat menjalankan tugas tanpa adanya pengusutan yang tuntas, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan wartawan, melainkan juga masa depan kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.(Koalisi Pers)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *