JAKARTA , fober.id– Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dimaknai sebagai sikap diam terhadap kekuasaan. Prinsip itulah yang mengemuka dalam diskusi terbatas Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama sejumlah tokoh pers, akademisi, dan pengamat politik di Jakarta, Selasa malam (3/11/2026).
Bertempat di Restoran Kampung Kecil, Jalan Abdul Muis, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pertemuan tersebut membedah arah pemerintahan Prabowo di tengah tekanan dinamika global dan berbagai tantangan di dalam negeri.
Di balik suasana makan malam yang berlangsung santai, muncul satu pesan politik yang tegas: SMSI siap mendukung iktikad baik pemerintah, tetapi tidak akan melepaskan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat.
Organisasi yang menaungi ribuan perusahaan media siber itu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang berkepentingan memastikan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo harus berjalan beriringan dengan sikap kritis dan objektif.
Menurutnya, menjaga niat baik seorang pemimpin merupakan hal penting. Namun, memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat jauh lebih mendasar.
“Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif,” kata Firdaus.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa SMSI tidak ingin terjebak dalam pola dukungan tanpa evaluasi. Sebab, dalam sistem demokrasi, kebijakan pemerintah tetap harus diuji melalui pelaksanaan, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat.
PERS HARUS BERDIRI DI ATAS KONSTITUSI
Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, menempatkan organisasi pers sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menegaskan, SMSI harus mampu menjadi tulang punggung, katalisator, sekaligus stabilisator yang bekerja berdasarkan koridor konstitusi.
Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, menurut Yuddy, dapat diberikan sepanjang niat dan arah kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat.
Pesan ini sekaligus menempatkan pers bukan sebagai corong kekuasaan, melainkan mitra demokrasi yang memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta, mengawasi kebijakan, dan memberikan ruang bagi kritik yang konstruktif.
Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arif mengingatkan pentingnya melihat kepemimpinan Prabowo secara proporsional.
Ia menilai terdapat keberpihakan Presiden terhadap kepentingan nasional yang perlu dilihat secara objektif oleh masyarakat. Karena itu, respons publik terhadap kebijakan pemerintah juga harus didasarkan pada penilaian yang rasional dan tidak semata-mata dipengaruhi sentimen politik.
DISKUSI TAK BERHENTI DI MEJA MAKAN
Pertemuan tersebut turut dihadiri Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta sejumlah pengurus pusat SMSI.
Namun, hasil pertemuan itu tidak direncanakan berhenti sebagai diskusi internal. SMSI akan merangkum berbagai pandangan dan masukan menjadi dokumen rekomendasi strategis serta karya literatur yang nantinya disampaikan langsung kepada pemerintah.
Langkah tersebut menjadi upaya SMSI membawa aspirasi dan perspektif industri media siber ke dalam ruang pengambilan kebijakan nasional.
Di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi opini publik, tantangan pers bukan hanya menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga menguji apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Pada titik inilah posisi SMSI akan diuji: sejauh mana dukungan dapat berjalan tanpa mengorbankan independensi, dan sejauh mana kritik dapat disampaikan tanpa kehilangan objektivitas.
Sebab, mengawal pemerintahan bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan. Sebaliknya, kritik bukan pula berarti memusuhi kekuasaan.
Pers harus tetap menjadi bagian dari demokrasi yang memastikan kekuasaan berjalan dalam batas konstitusi dan kepentingan rakyat. (**)
